pm 36 tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015. pm 36 tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; 16. Peraturan. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang Nomor 36. 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentangPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629),. Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Badan / Pengarang. 1. Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Ditjen Hubla, Nurdiansyah mengatakan pada kegiatan sosialisasi ini akan disampaikan juga peraturan pendukung lainnya, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan. 36 TAHUN 2011 TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN ANTARA JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, a. 27 Agustus 2015; 14. Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai . Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api . 838 x Dilihat; Dicabut PM 35 TAHUN 2012. 240 Dilihat; Tipe Dokumen. Info Dermaga. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 3 2014, No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 179 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan. Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik. 12 Mei 2023; 1. 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan. 12 Mei 2023; 3. Perubahan atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif. Ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2015. Mencabut : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum. Peraturan Pemerintah PM Tentang 82 Tahun 2014 Syahbandar. 757 -4- 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal. Peraturan Menterï Perhubungan Republïk Indonesia Nomor: PM 51 Tahun 2015 tentang. id. 837 x Dilihat; Dicabut PM 35 TAHUN 2012. 629); PERMENHUB No. 13 Agustus 2021. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala. peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 36 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perhubungan republik indonesia, Tipe Dokumen. Berdasarkan PM 36 Tahun 2012 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Peraturan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja. PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761); 12. E. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentangNOMOR PM 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2013 TENTANG JENIS, STRUKTUR,. Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 17 Tahun 2008, Tentang Keselamatan Pelayaran, penerbit Citra Media Wacana, Jakarta [3]. Tahun: 2012: Tentang: ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 01. Berikan masukan terbaik anda. U. Perubahan atas Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628); 11. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Ta. 1183, jdih. 1. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dan Inspektur Kelaikudaraan. U. Bagikan atau Tanam DokumenTahun 2012 Nomor 628); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik . AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 629. Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; Mengingat : 1. 12. bahwa Perairan Pelabuhan Sibolga telah ditetapkan. PM 16 Tahun 2023. E. id : 11 Hlm. compressed_. Email. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas. Berlaku PM 84 TAHUN 2018. peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( Berita Negara Republik Indonesia. No. Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kementerian Perhubungan: Bidang Hukum: Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 20 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 281 Kali Tayang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 (PM 36) menyatukan tipe, status, dan lokasi organisasi kesyahbandaran yang dibutuhkan oleh T. tentang Organisasi Tata kerja Kantor syahbandar dan Otoritas Pelabuhan fungsi dari . Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara. 006 x Dilihat; Berlaku PM 70 TAHUN 2021. 1913 4 17. Status: Diubah. 519 x Dilihat. Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita NOMOR PM 36 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 477 x Dilihat; Berlaku PM 69 TAHUN 2021. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. May 28, 2021 · Download: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 PDF. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Hubungi kami melalui Facebook fb. STATUS PERATURAN. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala. Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan . Anda dapat membaca tentang struktur, fungsi, dan tugas dari berbagai unit eselon I, II, dan III di bawah Kementerian Perhubungan. Semoga informasi ini bermanfaat. No. 986 x Dilihat; Berlaku PM 70 TAHUN 2021. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan(Berita Negara Republik. BN. 16. 2018. Peraturan. PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biava Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan. 15 Mei 2023; 280 x Dilihat; Berlaku. 46 Reky, Dwi, SHR. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan DETAIL PERATURAN Berikut. Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama . Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Ditjen Hubla, Nurdiansyah mengatakan pada kegiatan sosialisasi ini akan disampaikan juga peraturan pendukung lainnya, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan. 998 x Dilihat; Berlaku PM 70 TAHUN 2021. Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183); 10. Peraturan Perundang-undangan. PM 14 Tahun 2023. me/paralegalid, Twitter. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerj. Tahun 2012 Nomor628); 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629); 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun. ABSTRAK. Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang: Penyelenggaraan kegiatan kepelab uhanan pada pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan tengah yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Ditjen Hubla, Nurdiansyah mengatakan pada kegiatan sosialisasi ini akan disampaikan juga peraturan pendukung lainnya, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan. Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 10 tayangan 51 halaman. Ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2015. Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761);Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerj. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentangPeraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2022 . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun. pdf: Download Peraturan: 2022pmperin036. 202 x Dilihat; Berlaku PM 134 TAHUN 2015. : Indonesia. Indonesia Tahun 2012 Nomor 628); 13. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dan Inspektur Kelaikudaraan. 060 x Dilihat; Berlaku PM 133 TAHUN 2015. Menurut PM 36 Tahun 2012. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629); 22. peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 71 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri perhubungan nomor pm 36 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan. Judul. Peraturan Mcnteri Pcrhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pclabuhan (Berita. PM 76. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2023. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 1913 4 17. Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Perkeretaapian, telah mengatur mengenai Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; 9. Peraturan Menteri. Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Ditetapkan 9 Agus 2018 Diundangkan 29 Agus 2018 12 PM 92 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. 69 Tahun 2009. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan atau Persinggungan antara Jalan dengan Jalur KA. Judul. DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama . Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Ditjen Hubla, Nurdiansyah mengatakan pada kegiatan sosialisasi ini akan disampaikan juga peraturan pendukung lainnya, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan. 1428 -3- 11. Download. Badan/Pengarang. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627); 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; 11. 2 Agustus 2021;aturan hukum Indonesia, oleh No. Perubahan Atas Peraturan. Perubahan atas Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628); 19. Adapun menurut Amiruddin, kegiatan gerai diselenggarakan dalam rangka menjalankan amanat PM No. Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api . 13 Agustus 2021; 4. PM 35 Tahun 2012 tcntang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; 14. Dokumen pdf ini berisi bab VII pasal 559 sampai 581 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 13 Agustus 2021; 5. PM 28 TAHUN 2012. 34 Tahun 2012 Pasal 2 adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan . Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organjsasi dan Tata Kerja Kantor Kcsyahbandaran clan itao Pelabuhan; 14. Hubungi kami melalui Facebook fb. 3 2015, No. T. Perubahan Atas Peraturan.